Archive for November, 2012

November 14, 2012

MK Bubarkan BP Migas

Metro View
Rabu, 14 November 2012 18:43 WIB

MK Bubarkan BP Migas

IBARAT petir di siang hari bolong, itulah kekagetan yang terjadi ketika Mahkamah Konstitusi memutuskan, keberadaan Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi bertentangan dengan UUD 1945. Keberadaan BP Migas dinilai menimbulkan inefisiensi, sehingga bisa menjauhkan cita-cita konstitusi di mana kekayaan alam yang dimiliki harus bisa dipergunakan untuk menyejahterakan seluruh rakyat.

Atas dasar itu MK memerintahkan agar pemerintah membubarkan lembaga tersebut. Selanjutnya segala urusan dalam penanganan kontrak kegiatan usaha hulu dengan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) baik dalam maupun luar negeri dilakukan langsung oleh pemerintah.

Keberadaan BP Migas merupakan konsekuensi dari ditetapkannya UU Migas pada tahun 2002. Segala kegiatan dalam usaha hulu bersama KKKS yang sebelumnya ditangani oleh Pertamina dialihkan kepada lembaga baru yaitu BP Migas.

Sejak pertama kali disetujui DPR pada tahun 2002, UU Migas telah memancing kontroversi. UU tersebut dinilai sarat dengan kepentingan asing, sehingga akibatnya membuka peluang kekayaan alam di dalam perut Bumi yang seharusnya dikuasai oleh negara untuk kesejahteraan seluruh rakyat, justru dikuasai oleh pihak asing.

Berbagai gagasan untuk merevisi UU Migas mulai bermunculan. Namun baru sekarang ini ada langkah yang secara khusus dilakukan. Yang menarik organisasi masyarakat Islam besar seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama yang mengambil inisiatif untuk menggugat keberadaan UU Migas.

MK ternyata sependapat dengan pandangan ormas-ormas Islam yang mengajukan gugatan. Keberadaan BP Migas dinilai berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan dan menimbulkan inefisiensi yang bisa merugikan rakyat.

Meski kerugian negara belum terjadi, namun MK berpendapat bahwa hal itu harus dihindari. Oleh karena itu langkah yang harus dilakukan untuk menghindari terjadinya kerugian negara adalah dengan membubarkan BP Migas dan mengembalikan kewenangan itu ke pemerintah.

Persoalan yang kita hadapi sekarang adalah putusan MK bukanlah putusan yang bisa diperdebatkan lagi. Keputusan itu langsung berlaku dan mengikat. Tidak ada lagi upaya hukum yang bisa mengubah keputusan MK tersebut.

Oleh karena itu yang dibutuhkan adalah respons kebijakan yang harus dilakukan pemerintah. Bagaimana mencegah jangan sampai ada kekosongan lembaga, kekosongan kepastian hukum, yang bisa mengganggu kegiatan di sektor usaha hulu.

Kita selalu mengingatkan bahwa tidak ada aktivitas hidup sehari-hari yang tidak membutuhkan energi. Untuk memenuhi kebutuhan 10 gram atau 100 gram beras yang kita konsumsi setiap hari, diperlukan adanya ketersediaan energi.

Untuk bisa menghasilkan 10 atau 100 gram beras tadi dibutuhkan sekian gram pupuk. Untuk menghasilkan pupuk itu dibutuhkan gas dan energi. Demikian pula untuk bibitnya, ketika dilakukan rekayasa genetika di dalam laboratorium, juga dibutuhkan energi. Belum lagi untuk menjalankan mesin pengolah tanah dan juga pengolah hasil produksi.

Ketika hasil panen di sawah hendak dibawa ke pasar, juga membutuhkan energi. Demikian pula ketika dibeli oleh masyarakat dan diolah padi itu menjadi beras, di sana juga dibutuhkan energi.

Kita selalu mengatakan bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dibutuhkan pertumbuhan ekonomi. Setiap satu persen pertumbuhan yang ingin kita capai, ada sekian besar kebutuhan energi yang harus kita sediakan.

Sekarang ini kita merasakan bahwa pasokan energi dari dalam negeri semakin hari semakin menurunkan. Produksi minyak nasional sekarang ini di bawah 900.000 barrel per hari. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, kita harus mengimpor minyak sampai 800.000 barrel setiap harinya.

Apabila ingin mengurangi volume impor, maka kita harus meningkatkan produksi dalam negeri. Untuk itu dibutuhkan investasi miliaran dollar AS. Agar orang mau menanamkan modal miliaran dollar, maka yang dibutuhkan adalah kepastian.

Dengan dibubarkannya BP Migas, untuk sementara waktu pasti muncul ketidakpastian. Kecepatan pemerintah untuk melakukan langkah tindakan guna merespons keputusan MK tersebut akan menentukan seberapa lama ketidakpastian itu akan terjadi.

Kita tentu berharap tidak terlalu lama ketidakpastian itu berlangsung. Sebab, kita tidak bisa berhenti untuk mendorong pembangunan. Bahkan kita sudah diingatkan ada potensi kerugian Rp 1 triliun setiap harinya, apabila ketidakpastian itu terjadi. Kita tidak bisa hanya mengeluhkan keputusan MK, tetapi harus mencari jalan keluar terbaik bagi kepentingan seluruh rakyat.

Advertisements